Cerita Perawat Sebuah RS di Kabul yang Gaji dan Masa Depannya Direnggut Taliban
Poker Aku - Pasukan Taliban berjaga sehari setelah penarikan pasukan Amerika Serikat dari Bandara Internasional Hamid Karzai di Kabul, Afganistan, Selasa (31/8/2021). ANTARA FOTO/REUTERS/Stringer.
Latifa Alizada, seorang perawat di sebuah rumah sakit di Kabul, adalah satu-satunya pencari nafkah bagi keluarganya. Dia memiliki tanggungan tiga anak dan suaminya.
Sejak Taliban merebut ibu kota dan mengambil alih pemerintah Afghanistan, di tengah situasi yang sudah mengerikan akibat kekeringan dan pandemi COVID-19, Latifa terpaksa bekerja. Dia hanya bisa mengkhawatirkan masa depan tanpa melakukan apapun.
Wanita berusia 27 tahun itu terpaksa meninggalkan pekerjaannya di Rumah Sakit Jamhuriat. Dia membuat keputusan setelah mendengar pernyataan Taliban bahwa gaji mereka tidak akan dibayarkan. Selain itu, Latifa juga mengaku kesulitan dengan kewajiban bercadar dan pemisahan antara perawat laki-laki dan perempuan.
"Saya keluar dari pekerjaan karena tidak ada gaji. Tidak ada gaji sama sekali," katanya sambil memegang tangan kedua anaknya yang sedang mengunyah jagung manis.
"Kalau saya ke sana, mereka bilang 'Jangan bekerja dengan gaya berpakaian seperti ini. Jangan bekerja dengan laki-laki. Bekerjalah dengan perempuan.' Ini tidak mungkin. Bagi kami tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, karena kami adalah pekerja medis," kata Latifa kepada AFP di sebuah pasar jalanan di Kabul.
Taliban memotong gaji karyawan
Di beberapa sektor yang telah beroperasi, Taliban menawarkan tingkat gaji yang sangat berbeda.
Seorang pejabat bea cukai yang telah bekerja di penyeberangan perbatasan Spin Boldak, dekat Pakistan, selama lebih dari tujuh tahun hanya ditawari $110 sebulan oleh Taliban. Padahal, pada pemerintahan sebelumnya, ia mendapat gaji 240 dollar AS (Rp 3,4 juta) per bulan.
"Terserah Anda jika ingin melanjutkan pekerjaan, atau berhenti," kata pejabat yang tidak mau disebutkan namanya itu menirukan seruan Taliban kepadanya.
Setelah mempertimbangkan besaran gaji yang ditawarkan dengan biaya perjalanan ke tempat kerja, pejabat tersebut akhirnya memilih mengundurkan diri.
Akses keuangan Afghanistan sangat minim
Pemandangan meresahkan juga terlihat di sejumlah bank. Orang rela antri untuk mendapatkan uang. Mereka khawatir Taliban tidak memiliki cukup uang karena bank sentral hanya memiliki akses ke sebagian kecil dari pembiayaan.
Di sisi lain, lembaga keuangan global seperti International Monetary Fund (IMF) juga telah membekukan akses keuangan ke Afghanistan. Mereka tidak yakin dengan kapasitas gubernur bank sentral yang ditunjuk oleh Taliban.
Situasi tersebut memaksa setiap warga Afghanistan hanya menarik uang tunai sebesar 200 dollar AS (sekitar Rp 2,8 juta) setiap minggunya.
Antrian mengular terjadi di luar cabang Bank Kabul, Rabu (8/9/2021). Sekitar 150 orang rela berdesak-desakan di bawah terik matahari. Seorang petugas keamanan juga terlihat mencengkeram kabel listrik, yang digunakan sebagai cambuk jika orang-orang di antara kerumunan membuat kekacauan.
Salah satu antrian, Abdullah, mengaku melakukan perjalanan dari Provinsi Takhar sejak sore hari, yang berjarak 383 kilometer dari ibu kota Kabul. Namun, ketika dia tiba di tempat tujuannya saat fajar menyingsing, dia tetap berada di belakang antrian.
Pemerintah Afghanistan ingin semua orang berkontribusi untuk membangun negara
Harga makanan dan bahan bakar telah meningkat di sejumlah pasar. Sementara itu, peluang orang untuk menghasilkan uang semakin tipis. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) khawatir situasi seperti itu akan memperburuk situasi kemanusiaan di Afghanistan.
"Ada kekhawatiran kekurangan pangan, inflasi yang lebih tinggi, dan penurunan mata uang, semuanya mengakibatkan intensifikasi darurat kemanusiaan di seluruh negeri," kata PBB dalam sebuah pernyataan.
Pada Selasa (7/9/2021), seperti dilansir Al Jazeera, Taliban telah mengumumkan beberapa pejabat pemerintah mereka. Di posisi tertinggi, Mohammad Hasan Akhund terpilih sebagai perdana menteri. Dia didampingi Abdul Ghani Baradar sebagai wakil perdana menteri.
Sorotan dunia tertuju pada Akhund, yang masuk daftar hitam PBB. Selain itu, Taliban juga mengangkat Sirajuddin Haqqani sebagai menteri dalam negeri, dia salah satu buronan paling dicari Amerika Serikat.
Dilansir dari The Straits Times, Akhund juga meminta pejabat pemerintahan sebelumnya yang melarikan diri untuk kembali ke Afghanistan. Pada saat yang sama, ia juga berharap dan melarang para profesional meninggalkan negara itu.
"Kami telah menderita kerugian besar untuk momen bersejarah ini dan era pertumpahan darah di Afghanistan telah berakhir," kata Akhund, menyerukan semua pihak untuk berkontribusi membangun Afghanistan.
Comments
Post a Comment