Terkait Isu Taliban di Lembaga, Pimpinan KPK Dicecar Komnas HAM
Ilustrasi, sumber foto: tempo.co
POKER AKU - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron mengaku Komnas HAM ditanyai soal isu keberadaan Taliban di lembaga antikorupsi tersebut. Gufron mendatangi Komnas HAM atas nama pimpinan KPK lainnya.
Dia datang memenuhi panggilan Komnas HAM untuk mengklarifikasi polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) dalam peralihan status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN).
"Komnas HAM salah satunya mempertanyakan itu, bagaimana tentang isu taliban," kata Ghufron usai pemeriksaan di Kantor Komnas HAM, Kamis (17/6/2021).
Nurul Ghufron tahu ada isu Taliban
Ghufron mengaku kepada Komnas HAM mengetahui ada isu Taliban di tubuh KPK. Namun, dia mengaku tidak mengetahui siapa pelakunya.
“Saya sampaikan, sejak kami seleksi pimpinan, sampai masuk, memang isu itu terngiang di telinga kami, dan karena saya sampaikan kami mendengarnya, tapi kita tidak memiliki data langsung siapa-siapa itu,” jelasnya.
Pimpinan KPK juga dimintai keterangan terkait isu menarget pegawai melalui TWK
Selain isu Taliban, Ghufron mengaku juga ditanyai soal dugaan keberadaan pegawai KPK yang ditarget melalui TWK. Ia juga membantah jika TWK digunakan sebagai alat untuk menarget pegawai.
Gufron memastikan tes yang bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) itu dilakukan secara objektif.
"Bahkan sampai kepada perjuangan KPK untuk kemudian memperjuangan dari 75 (pegawai yang tak lolos TWK), dan akhirnya menjadi 51," kata Ghufron.
Ghufron menegaskan TWK dilakukan berdasarkan sejumlah kriteria. Ia membantah melakukan TWK berdasarkan nama pegawai yang ditarget.
“Kalau target berarti kan berdasarkan nama-nama, kami berdasarkan kriteria. Jadi perjuangannya, perjuangan untuk me-review indikator yang digunakan bahwa menurut kami itu tidak layak,” jelasnya.
Nurul Ghufron dikatakan tidak bisa menjawab pertanyaan
Sementara itu, Komisioner Komnas HAM Choirul Anam mengatakan ada beberapa hal yang ditanyakan Nurul Ghufron saat pemeriksaan selain soal target di TWK. Namun, ada beberapa hal yang tidak bisa dijawab oleh Gufron.
“Secara garis besar lebih dari tiga klaster (yang tak bisa dijawab),” jelas Anam.
Anam menjelaskan, ada tiga hal yang tidak bisa dijawab. Yang pertama menyangkut pembuatan kebijakan di tingkat tertinggi, apakah itu milik wilayah kolektif kolegial atau bukan.
“Berikutnya terkait sangat berpengaruh soal pemilihan yang mewarnai proses ini semua ini itu juga tidak bisa dijwab, karena memang bukan ranah Nurul Ghufron. Dan siapa yang mengeluarkan ide ini juga siapa, karena bukan beliau dan beliau juga tidak bisa menjawab," jelasnya.
Comments
Post a Comment