Corona Virus Varian Lambda Terdeteksi, Indonesia Harus Waspada
Gambar : Ilustrasi
Poker Aku - Adanya virus Corona varian Lambda yang kini telah menyebar di 29 negara terutama di wilayah Amerika Latin perlu segera diantisipasi. Oleh karena itu dianggap perlu adanya kebijakan pengetatan akses masuk Indonesia. Pengetatan tersebut perlu dilakukan untuk mencegah varian baru Corona yang berkembang di luar negeri masuk ke Indonesia.
"Pemerintah perlu mengambil pelajaran berharga dari kegagalan menangkal masuknya virus Corona varian Delta yang muncul pertama kali di India kemudian terdeteksi masuk ke Indonesia. Sangat besar kemungkinan hal ini karena longgarnya kebijakan akses masuk Indonesia," ungkap Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta pada Rabu 30 Juni 2021
Sukamta menyebutkan, banyak ahli epidemiologi menyayangkan kebijakan pengetatan akses masuk Indonesia yang hanya memberi waktu karantina selama 5 hari. Padahal rekomendasi WHO jelas-jelas menyebut 14 hari. Sukamta mengatakan, apabila pemerintah masih abai dengan pengetatan pintu masuk maka sangat mungkin varian Lambda dan varian lagi juga masuk ke Indonesia.
Sukamta juga memandang kebijakan PPKM Darurat yang akan diberlakukan oleh pemerintah belum menyinggung soal pengetatan akses pintu masuk ke Indonesia.
"Sudah berulang kali ada sorotan masyarakat masuknya ratusan TKA dari China juga ratusan warga India. Semua yang datang dari luar negeri punya potensi membawa virus meski mereka sudah melakukan tes Covid-19. Oleh sebab dalam rangka kebijakan PPKM darurat, pemerintah juga perlu lebih mengetatkan akses pintu masuk ke Indonesia, baik melalui bandara, pelabuhan dan juga pintu-pintu perbatasan," tuturnya.
Sukamta meminta pemerintah saat ini fokus kepada keselamatan masyarakat Tanah Air. Kebijakan yang inkonsisten dan juga cenderung masih longgar diyakini akan menyulitkan dalam pengendalian penyebaran virus Corona.
"Pak Presiden bilang supaya masyarakat tinggal di rumah di sisi lain pak Wapres ajak masyarakat berwisata. Yang seperti ini membuat masyarakat semakin skeptis dengan kebijakan pemerintah. Yang seperti ini sudah sering berulang ini bentuk komunikasi yang buruk dalam upaya pengendalian COVID-19. Saya harap segera perbaiki komunikasi di pemerintahan," ujarnya.
Comments
Post a Comment